Dampak Postif dan Negatif Tekhnologi Informasi Dalam Bidang Pemerintahan
1. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi
Teknologi
informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk
memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai
cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang
relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi,
bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil
keputusan. Teknologi komunikasi merupakan perluasan dari ilmu komunikasi dengan
basis teknologi seperti wireless, internet, faximille, komputer dan sebagainya.
TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan
teknologi komunikasi.
• Teknologi
Informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat
bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi.
• Teknologi
Komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu
untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.
Secara khusus, tujuan mempelajari Teknologi Informasi dan
komunikasi adalah:
• Menyadarkan
kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus
berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini
sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat.
• Memotivasi
kemampuan kita agar bia beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK,
sehingga bias melaksanakan dan menjalani aktifitas kehidupan sehari-hari secara
mandiri dan lebih percaya diri.
• Mengembangkan
kompetensi kita dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk
mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktifitas dalam kehidupan
sehari-hari.
• Mengembangkan
kemampuan belajar berbasis TIK, sehingga proses pembelajaran dapat lebih
optimal, menarik dan mendorong kita lebih terampil dalam berkomunikasi,
terampil mengorganiasi informasi, dan terbiasa bekerjasama.
• Mengembangkan
kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif dan bertanggung
jawab dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pembelajaran,
bekerja, dan pemecahan masalah sehari-hari. berbagi hasil penelitian, hasil
penelitian yang dimuat dalam internet akan mudah dimanfaatkan orang lain
disegala penjuru dunia dengan cepat.
1.1 Dampak Positif
dan Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bidang Pemerintahan
Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan
hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut e-government.
Penggunaan hubungan ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:
* G2C (Government to citizen), hubungan antara pemerintah
dengan masyarakat,
* G2B (Government to bussines), hubungan antara
pemerintah dengan pengusaha,
* G2G (Government to Government), hubungan antara
pemerintah dengan pemerintah.
Konsep e-government mengacu pada penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi oleh pemerintahan, misalnya menggunakan jaringan
internet. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan
penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya.
Dampak Positif Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Bidang Pemerintahan
Beberapa dampak positif dari Teknologi Informasi dan
Komunikasi dalam bidang pemerintahan, antara lain:
1. Pelayanan
yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7
hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor, informasi dapat
dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor
pemerintahan.
2.Peningkatan
hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, adanya
keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi
lebih baik, keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari
semua pihak.
3.Pemberdayaan
masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan
belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang
sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat
ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah
yang pas untuk anaknya.
4.Pelaksanaan
pemerintahan yang lebih efisien. Koordinasi pemerintahan dapat dilakukan
melalui e-mail atau bahkan video conference. Untuk Indonesia yang luas areanya
sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara
pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik
yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya
berlangsung satu atau dua jam saja. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang
baik sudah mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu
solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah
melalui jaringan sistem informasi on-line antar instansi pemerintah baik pusat
dan daerah untuk mengakses seluruh data dan teknologi informasi terutama yang
berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan
lingkungan dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk
mengantisipasi hal baru dan upaya peningkatan kinerja serta perbaikan pelayanan
menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good govermance).
5.Hilangnya
birokrasi yang selama ini seolah-oleh menjadi penghalang bagi masyarakat dalam
berhubungan dengan pemerintah sehingga pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih
efektif dan efisien.
6.Keberadaan
e-government akan berimbas pada dimensi sumber daya manusia disetiap pelayanan
publik. Tidak tertutup kemungkinan akan meruyaknya kekhawatiran yang disebabkan
oleh rasionalisasi jumlah karyawan. Karyawan yang dinilai tidak memiliki
kesediaan dan kemampuan generik untuk menjalankan e-government akan berhadapan
dengan dua resiko; diberhentikan (retrenchment) atau menjadi pelatihan dalam
rangka membentuk kompetensi lunak (soft compentencies) dan keterampilan kerja
serta mengintegrasikan diri kedalam struktur informasi yang baru.
7. Dalam
konteks penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, teknologi informasi masih
dianggap sebagai alat “pengotomasi proses” yang diharapkan dapat mengurangi
proses yang dilakukan secara manual dibanding sebagai alat yang dapat
mengurangi birokrasi.
8.Dalam
konteks partisipasi semua pihak untuk penyusunan kebijakan, teknologi informasi
masih dianggap sebagai alat yang mempermudah pengumpulan informasi dibanding
sebagai alat yang dapat membuka komunikasi dengan pihak luar seperti publik
atau instansi lain.
9.Dalam konteks
keterbukaan (transparansi) internal, teknologi informasi masih dianggap sebagai
sarana penyedia akses dibanding sebagai sareana penyediaan informasi yang lebih
spesifik seperti latar belakang suatu kebijakan misalnya.
10.Dalam
konteks pelaksanaan suatu kebijakan, teknologi informasi masih dilihat sebagai
sarana untuk mempercepat pelaporan dibanding sebagai sarana untuk membantu
proses monitoring.
11.Dalam
konteks peningkatan kualitas suatu kebi akan teknologi informasi masih dilihat
sebagai sarana untuk memperluas sumber informasi dan data dibanding sarana yang
dapat menciptakan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
12.Timbulnya
kelas menengah baru. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi dalam
bidang pemerintahan yang didalamnya termasuk juga bidang politik akan mendorong
munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan serta gaya hidup mereka
sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negera Barat. Dapat
diramalkan, kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut
kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar.
13.Proses
Regenerasi Kepemimpinan. Sudah jarang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini
akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas
kebebasan dan persamaan semakin kental.
14.Di bidang
Politik Internasional, juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme.
Kemajuan di bidang Teknologi Komunikasi telah menghasilkan kesadaran
regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang Teknologi transportasi telah
menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut.
15.Teknologi
Informasi dan Komunikasi membawa transformasi lengkap terhadap pemerintah.
16.Sektor TIK
memberikan kontribusi untuk pendapatan pemerintah dalam dua cara.
Pemerintah memperoleh pendapatan ketika mereka menjual
lisensi atau privatisasi perusahaan milik negara. Mereka juga memperoleh
pendapatan dari pajak dan pembayaran biaya lisensi tahunan.
17.Sektor TIK
menghasilkan pendapatan dengan jumlah yang sangat besar bagi pemerintah.
Negara-negara dimana basis pajak terbatas Indeveloping, pendapatan ini
merupakan bagian penting dari keseluruhan pendapatan pemerintah.
18. Dalam
upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah membentuk program ICT4PR (Information
and Communication Technology for Proverty Reduction) yaitu membangun
pusat-pusat teknologi informasi dan komunikasi khususnya di daerah pedesaan
seperti telecenter.
19. Pegawai
pemerintahan terbantu melaksanakan tugas dengan kemajuan alat-alat teknologi
informasi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menangkap
para koruptor yang merugikan Negara dengan memanfaatkan telepon seluler para
koruptor. Telepon seluler koruptor ini disadap oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) sehingga KPK bisa mengetahui perbuatan korupsi para koruptor.
20.Polisi
berhasil menangkap para penjahat dengan menggunakan alat teknologi informasi,
yaitu dengan pemasangan kamera CCTV.
21.Pemerintah
di negara-negara miskin dapat menjembatani kesenjangan antara lingkungan
global, pegawai pemerintah, dan warga negara mereka. Memiliki akses ke
informasi ini memungkinkan pemerintah untuk meletakkan dasar bagi kebijakan dan
membuat komitmen untuk memperbaiki kondisi. Mampu memperoleh informasi dari
luar akhirnya membantu dalam perbaikan nasib rakyat mereka.
22.Di negara-negara
yang tidak memiliki akses internet dan sistem komputerisasi, teknologi
informasi pasti bisa menjadi lebih hemat. Memperkaya kehidupan masyarakat
miskin di negara-negara berkembang dapat dicapai melalui penggunaan teknologi
modern seperti database perawatan medis, ponsel untuk meningkatkan mata
pencaharian, dan komputer untuk mengaktifkan kemampuan warga dalam bersaing
untuk pekerjaan online di pasar global. Pemerintah dapat menjadi lebih dekat
dengan rakyatnya melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi,
sehingga meningkatkan efisiensi dan membantu untuk membuat hidup mereka lebih
baik.
Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Bidang Pemerintahan
Beberapa dampak negatif dari Teknologi Informasi dan
Komunikasi dalam bidang pemerintahan, antara lain:
1. Semakin
bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya
cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus
pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.
2. Biaya
Walaupun politik dalam pemerintahan yang menggunakan
informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit daripada
konvensional, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisinya akan
memiliki biaya yang sangat mahal.
3. Jangkauan
akses. Harus diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang
berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog, atau video
streaming tentang politik di Indonesia.
4. Transparansi.
Pada beberapa negara maju, banyak yang meragukan
berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya karena
yang menulis berita itu adalah negara dan penerbitnya adalah negara. Kecurigaan
akan modifikasi berita dapat terjadi.
5. Privasi.
Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan
dari warganya. Jika negara terus meminta informasi maka privasi dari seseorang
semakin sulit untuk dijaga. Ini akhirnya menjadi dilema, di sisi yang satu data
dari masyarakat dihimpun untuk mengembangkan kegiatan negara namun di sisi yang
lain negara pun harus menjunjung tinggi hak privasi warganya.
6. Penggunaan
persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan.
7. Terorisme
yang semakin merajalela.
8. Kurangnya
privacy suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin
canggihnya alat –alat pendeteksi.
9. Seringnya
terjadi kasus saling menghujat antar golongan.
10. Mudahnya
penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan politik.
11. Pemerintah
bukan pemimpin dalam teknologi. Mereka bereaksi terhadap lingkungan sekitar
mereka daripada mencoba untuk menemukan cara-cara baru yang lebih efisien.
Akibatnya, lebih mahal untuk mengubah segala sesuatunya sekaligus mengeluarkan
sejumlah besar uang tunai untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan kebutuhan
pelatihan staf. Hal ini juga menyebabkan lebih tidak efisien sebagai sistem
baru yang membingungkan dengan situasi yang lama dan kacau.
12. Pemerintah
menyimpan informasi rahasia, seperti data dari warga negara dan keamanan data
negara tertentu. Karena semua informasi menjadi digital dan tersedia bagi siapa
saja yang ingin untuk melihatnya, dapat terjadi pelanggaran keamanan yang tak
terelakkan. Dan sementara banyak perusahaan telah memiliki skandal mengenai
informasi pelanggan yang bocor atau hack, pemerintah lebih rentan, karena
mereka jarang menarik orang yang terbaik dalam TI di lapangan sebagai karyawan.
Sekali lagi, mereka cenderung bereaksi setelah fakta daripada proaktif.
13. Transparansi.
Warga ingin tahu apa pejabat pemerintah dan karyawan
lakukan. Dan internet sangat cocok untuk jenis masyarakat. Bisnis semua orang
dan kegiatan pribadi tersedia secara online. Dan sementara tren ini
mempengaruhi kemampuan individu untuk memperoleh pekerjaan atau masuk ke
sekolah yang sangat baik, juga dapat mempengaruhi pemerintah. Percakapan,
tindakan, keputusan dan motif yang sedang dimainkan di internet dalam email,
situs jejaring sosial, video dan blog pribadi. Para pejabat pemerintah dan
karyawan tidak bisa lagi bersembunyi di selubung rahasia.
Saran dan solusi bagi dampak negatif tersebut adalah:
·
Perlunya penegakkan hukum yang berlaku dengan
dibentuknya polisi internet yang bertugas untuk menentukan standar operasi
pengendalian dan penerapan teknologi informasi.
·
Menghindari pemakaian telepon seluler yang
berfitur canggih oleh anak-anak dibawah umur dan lebih mengawasi penggunaan
telepon seluler.
·
Perbanyak membaca buku-buku yang bersifat
edukatif.
·
Perbanyak
membaca buku-buku yang menambah keimanan (religi).
·
Perbanyak aplikasi komputer yang bersifat
mendidik.
·
Harus bisa mengatur waktu antara berada di
depan komputer/internet atau bermain games dengan porsi belajar dan istirahat.
·
Gunakan waktu seefektif dan seefisien
mungkin.
Saran:
Pengembangan teknologi informasi
haruslah di ikuti dengan perkembangan sumber daya manusia. Dengan adanya
perkembangan teknologi, masyarakat juga harus berkembang dan menguasai ilmu
mengenai teknologi informasi.
Memang benar teknologi-teknologi saat
sekarang ini sangat mempengaruhi kehidupan kita, tapi jangan sampai kita
dipengaruhinya untuk hal-hal negatif, gunakanlah teknologi itu untuk hal-hal
yang bermanfaat dan hal-hal yang positif. Dan perlu adanya ketegasan dari
pemerintah dalam menangani penyimpangan-penyimpangan di bidang teknologi
informasi dan komunikasi ini. Sehingga kejahatan-kejatahan teknologi yang ada
dapat berkurang dengan adanya pengetahuan tentang teknologi tersebut dan dapat
di atasi oleh orang yang tepat.
Dan lagi masalah pemerataan sarana komunikasi,
aparat hukum dan petinggi-petinggi negara harus memperhatikan kembali masalah
pemerataan tersebut khususnya di daerah-daerah terpencil dan daerah pasca
bencana.
Refrensi:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar